AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN - WordPress.com
Jan 04, 2010 · 1. Rumah Susun sebagai Jaminan Kredit Dalam pasal 12 ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1985, ditetapkan bahwa rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan. septi_nuril: Makalah hipotik Makalah hipotik A. Pengertian Hipotik. Sejak berlakunya Undang-Undang no. 4/1996 tentang Hak Tanggungan, maka hipotek atas tanah menjadi tak berlaku lagi, tetapi yang diguankan dalam pembebanan hak atas tanah adalah hak tanggungan. Sedangkan benda tidak bergerak, seperti kapal laut tetap berlaku ketentuan-ketentuan tentang hipotek KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS DALAM HUKUM … Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional “Kesiapan Dan Persiapan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. pada tanggal 27 Mei 1996 di Bandung. dan dalam Seminar Nasional Sehari 7. Makalah Hak Guna Bangunan (HGB)
tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang di … PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK … May 07, 2012 · pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan tengaran (hk_09)kumpulan makalah ilmiahpelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan tengaran (hk_09) Welcome ^^: Hukum Jaminan Kebendaan Di Dalam KUHPerdata, hak jaminan kebendaan, yang berupa hipotik yang sekadar menyangkut mengenai tanah sebagai jaminan, sekarang diganti dengan Hak tanggungan adalah bagian dari hukum jaminan pada umumnya, yang selanjutnya menjadi bagian dari hukum benda, yang diatur dalam buku II KUHPerdata. Hak jaminan dengan tanah sebagai objeknya, bahwa ia merupakan hak jaminan … Hak Kebendaan dalam Hukum Perdata | ParinganBlog
Mertokusumo, Sudikno, Eksekusi Obyek Hak Tanggungan, Permasalahan dan Hambatan, Makalah pada Penataran Dosen Hukum Perdata Se-Indonesia Yogyakarta,Fakultas … Kasus Hak Tanggungan - Scribd Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Disebutkan dalam pasal 12 undang undang hak tanggungan yang berisi sebagai berikut Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum Artinya bahwa dalam kasus ini kreditur tidak boleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN … (1) Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (2) Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pembe-rian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelu-nasan utang yang dijamin (DOC) MAKALAH JAMINAN FIDUSIA OLEH : RETNO WULANDARI ...
Berlakunya undang-undang hak tanggungan No.4 tahun 1996, menghapus ketentuan tentang hipotik serta creditverband. Sebelum ada Undang-undang No. 4 Tahun 1996, yang dapat dijadikan jaminan hipotik adalah hak-hak tertentu atas tanah seperti : hak mili k, hak hak guna bangunan.Hak pakai belum dimungkinkan untuk dijadikan jaminan untuk hutang. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Hak ... A. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan 1. Pengertian Hak Tanggungan Pengertian hak tanggungan sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UUHT, yaitu: Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak Makalah Lengkap Hukum Jaminan ( kuliah Hukum Bisnis ... Sep 16, 2018 · MAKALAH TENTANG HUKUM JAMINAN BAB I PENDAHULUAN 1. Hak tanggungan memiliki sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), seperti ditetapkan dalam pasal 2 UUHT. Dengan sifatnya yang tidak dapat dibagi-bagi, maka Hak Tanggungan ini akan membebani secara utuh obyek Hak Tanggungan.
MAKALAH : Pengaruh UUPA Terhadap Hukum Benda ~ Makalah ...
